SPH DAK Labrak Aturan, LSM-PAK Laporkan Pemkab Muratara
NARASI UPDATE — Diduga labrak aturan terkait penerbitan Surat Pengakuan Hutang (SPH) pada Anggaran Dana DAK, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dilaporkan Lembaga Swadaya Masyarakat Penggiat Anti Korupsi (LSM-PAK) ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Lubuklinggau. Penanggung jawab Lembaga Swadaya Masyarakat Penggiat Anti Korupsi (LSM- PAK), Ahmad Jamaludin didampingi Fauzan Hakim dan Mulyadi, menilai bahwa pihak Pemerintah Kabupaten Musirawas Utara (Muratara) diduga sengaja ...
Read More »