Muratara

MURATARA – Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) membenarkan terdapat belanja menggunakan anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rupit Kabupaten Muratara sebesar hampir 4 miliar tanpa adanya pertanggungjawaban sebagaimana yang tertera didalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) tahun anggaran 2018. “benar memang ada temuan BPK terhadap belanja BLUD RSUD Muratara pada tahun ...

MURATARA | – Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten musi Rawas Utara(Muratara) mengadakan atau menganggarkan belanja pakaian dinas anggota DPRD beserta atribut yang salah satu dari atribut tersebut terdapat pengadaan Pin Emas untuk anggota DPRD. Hal itu harus menjadi polemik bagi Sekretaris DPRD Muratara, berdasarkan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), agar setiap daerah tidak membeli Pin ...

#Komisi 2 (dua) Rapat bersama Pihak RSUD Muratara MURATARA – Amri Sudaryono menyayangkan sikap Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) yang bungkam terkait Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) yang menyebutkan terdapat belanja sebesar hampir 4 miliar anggaran BLUD tanpa adanya pertanggungjawaban. “domain nya ke komisi 2, tapi saya selaku anggota dewan, ...

LINGGAUUPDATE.COM – Disinyalir dikerjakan asal – asalan. Baru seumur jagung Drainase yang menghabiskan anggaran sebesar 300 juta kini ambruk. Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) melalui Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) telah menggelontorkan anggaran sebesar 300 juta untuk pembangunan drainase desa beringin sakti, Kecamatan Rawas Ilir. Sangat disayangkan, pembangunan yang baru saja sekitar dua bulan selesai dikerjakan itu kini telah ...

LINGGAUUPDATE.COM  – Pembangunan Drainase DI Desa Pulau Kidak, Kecamatan Ulu Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) pada tahun 2019 yang dianggarkan melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar 200 juta, disinyalir sarat penyimpangan. Diketahui pembangunan yang dianggarkan Pemerintah Kabupaten Muratara melalui Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Muratara yang dikerjakan oleh CV. Terus Jaya itu tidak mengacu sesuai standar ...